Senin, 29 Juli 2019

Fantastis dan Semarak Pasukan Awug Setwan Purwakarta



Purwakarta – Fantastis dan semarak, tak berlebihan kiranya jika dua kata itu menggambarkan pasukan awug Sekretariat DPRD Purwakarta, dalam festival budaya Nyi Pohaci yang berlangsung Sabtu (27/7) malam. Atraksi seniman Singa Depok yang ditampilkan, sungguh memukau dan menjadi perhatian khusus Bupati, pimpinan DPRD, dan para penonton yang memadati sepanjang jalan yang dilalui pawai tersebut.

Tepat di jalan perempatan Pemda, pimpinan DPRD antara lain Ketua DPRD Sarif Hidayat, Wakil Ketua Sri Puji Utami, Hj. Neng Supartini, S.Ag, didampingi Wakil Bupati H.Aming, didaulat panitia naik Singa Depok. Mereka menggantikan pengendara sebelumnya, Sekretaris DPRD dan para Kepala Bagian.

Masing-masing dibopong empat orang seniman, yang menari-nari mengikuti irama musik Singa Depok. Wajah mereka sekilas gembira, tapi juga sedikit  tegang. Maklum, para seniman yang membopongnya, kadang bergoyang, kadang bergerak ke atas dan ke bawah. Setidaknya sepuluh menit atraksi itu berlangsung. Bupati dan  pengunjung spontan memberikan aplaus yang membahana.  

Sekretaris DPRD Drs. H. Suhandi, M.Si mengerahkan sedikitnya 200 orang dalam kegiatan akbar yang diagendakan menjadi pemecahan rekor MURI tersebut.  Selain mengikutsertakan pegawai Setwan, juga dibantu pasukan purna bhakti Paskibraka, dan sekitar 70 seniman Singa Depok.



Tak berlebihan pula bila dikatakan Sekretariat DPRD menjadi OPD terbesar dalam pengerahan massa untuk mengikuti kegiatan dalam rangka Hari Jadi Purwakarta ke -188 dan Kabupaten Purwakarta ke -51. Rombongan Setwan diawali pasukan pembawa bendera dan umbul-umbul, disusul seniman Singa Depok, Sekretaris DPRD beserta para Kepala Bagian dan Kasubag, kemudian puluhan lelaki dan perempuan pegawai Setwan pembawa awug, terakhir ditutup pasukan pembawa dongdang (miniatur gedung DPRD). 

Menurut Suhandi, Purwakarta telah beberapa kali memecahkan rekor MURI pada beberapa event. Kini, dengan pawai mengarak 2.000 lebih awug, Purwakarta kembali memecahkan rekor MURI, bahkan tingkat dunia.

”Awug merupakan makanan tradisional, yang bahan dasarnya dari tepung beras. Prosesnya agak lama memang. Tepung beras diayak dulu hingga halus, kemudian disangrai, selanjutnya dikukus menggunakan Aseupan (alat menanak nasi terbuat dari anyaman bambu) dan dikasih gula merah. Sehingga, bentuknya kerucut,” jelasnya.

Sementara itu, manajer MURI Triyono mengatakan, rekor ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Yang dinilainya, jumlah awug yang dibawa peserta sebanyak 2.151. Kegiatan yang diprakarsai Pemerintah Purwakarta ini, lanjutnya, patut diapresiasi.

”Selain melestarikan kebudayaan lokal, kegiatan ini juga mendapat apresiasi masyarakat luas. Terbukti, dari siang mereka sudah menunggu untuk menyaksikan pawai awug ini,”ujarnya.  

Acara yang berlangsung sekitar pukul 19.30 WIB itu berakhir sekitar hampir tengah malam. Route yang dilalui, mulai dari UPI hingga perempatan Pemda ( Jl. Tengah). Peserta pawai yang mengikuti acara ini sekitar 5.600 orang plus kendaraan-kendaraan hias yang mengiringinya. (Tjimplung)


Pengantar Nota Keuangan Pemda Pada Rapat Paripurna DPRD Purwakarta



Purwakarta - Dalam penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2019, pemerintah daerah akan melanjutkan dan menyempurnakan kebijakan yang sudah dilaksanakan, sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD tahun 2018-2023.

Demikian pengantar nota keuangan yang disampaikan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, dalam rapat paripurna tingkat I DPRD Purwakarta yang membahas tentang Raperda Perubahan atas Perda No. 9 Tahun 2018 tentang APBD  Kabupaten Purwakarta tahun 2019, Jumat (26/7) lalu.

Menurut Ketua DPRD Sarif Hidayat yang membuka resmi acara itu, terkait hal ini, Bupati telah mengirimkan surat No. 903/368/BKAD tanggal 25 Juli 2019 perihal penyampaian Raperda Perubahan atas Perda No. 9 tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Purwakarta tahun anggaran 2019.

”Harapannya, Raperda usulan Bupati ini kelak menjadi Perda yang benar-benar dapat menjawab tantangan perkembangan dan tuntutan kebutuhan kehidupan kemasyarakatan. Oleh karena itu, agar pembahasan dalam rapat-rapat DPRD dapat dilakukan secara lebih cermat dan teliti dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan anggaran dan dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta peraturan perundang-undangan,” tegas Sarif.

Sementara itu, dalam pengantar nota keuangannya Bupati menjelaskan, menentukan program prioritas tetap mengacu pada dokumen perencanaan, dengan pencapaian target indikator makro yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019, Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) tahun 2019.


Kebijakan yang disempurnakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023, kata Bupati, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional, mewujudkan pembangunan infastruktur dan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, serta mewujudkan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis desa.  

Bupati Anne Ratna Mustika juga menjelaskan tentang kebijakan anggaran pada APBD perubahan tahun anggaran 2019, yang meliputi kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan. Adapun rencana pendapatan ditetapkan Rp. 2.265.640.603.601,- ( dua triliun dua ratus enam puluh lima milyar enam ratus empat puluh juta enam ratus tiga ribu enam ratus satu rupiah).

Sedangkan belanja daerah sebesar Rp. 2.465.236.495.289,- ( dua triliun empat ratus enam puluh lima milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah).


Adapun pembiayaan netto sebesar Rp. 144.345.891.688,- ( seratus empat puluh empat milyar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), sehingga terdapat defisit sebesar Rp. 55.250.000.000,- ( minus lima puluh lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). (Tjimplung)

Kamis, 25 Juli 2019

Setwan Siap Meriahkan ’Ngarak Awug’ Dalam Rangka Pemecahan Rekor Muri


Purwakarta – Sekretariat DPRD Purwakarta siap memeriahkan ’ngarak awug’ dalam festival budaya Nyi Pohaci, salah satu rangkaian kegiatan Hari Jadi Purwakarta ke-188 dan Kabupaten Purwakarta ke-51.  Rencananya, acara yang akan digelar Sabtu (27/7) ini masuk dalam agenda pemecahan rekor Muri, lantaran akan diikuti semua OPD di Kabupaten Purwakarta.

Kesiapan itu tercermin dalam breifing yang dipimpin Sekretaris DPRD Drs. H. Suhandi, M.Si  dengan seluruh Kabag, Kasubag, dan seluruh pegawai Setwan baik ASN maupun non ASN, di ruang rapat gabungan komisi, Kamis (25/7).

Menurut Koordinator kegiatan, Kasubag Hurtaga Suhaeli, Spd. Mpd,  sesuai hasil rapat dengan panitia kabupaten, dalam festival mengarak awug ( makanan tradisional terbuat dari tepung beras) ini rombongan diawali pasukan patroli. Diawali patroli motor, patroli mobil dan pasukan berkuda, termasuk kereta kencana.

”Mereka mengambil start  di depan GS, Pasar Jumat dan berakhir di Jalan Tengah, bekas kantor Kapolwil Purwakarta,” jelasnya. ”Sedangkan pasukan berkuda terdiri para camat dari 17 kecamatan di Purwakarta, termasuk juga kereta kencana berada dalam iring-iringan ini,” lanjutnya, seraya menambahkan, acara dimulai pukul 19.30 WIB.

Untuk pasukan awug, kata Suhaeli yang biasa dipanggil Ueng, diawali rombongan dari kecamatan dan desa-desa di wilayah kerjanya.  ”Camat dan desa-desa di bawahnya ini menjadi barisan terdepan dalam pasukan awug,” jelasnya.

Ia menambahkan, setelah pasukan awug dari kecamatan, diisi rombongan kesenian Rengkong. Kemudian, baru diisi OPD-OPD se-Purwakarta. Masalahnya, Lanjut Ueng, panitia tidak mengundi urutan nomor OPD mana selanjutnya. ”Jadi, siapa yang datang duluan, dia yang menjadi urutan terdepan,” katanya.

Oleh karena itu, terang Ueng, pasukan awug Setwan akan ”bermarkas” di UPI Purwakarta, seberang swalayan Giant sejak pukul 9.00 WIB. ”Sesuai rencana, kesenian Singa Depok dan Rengkong juga mulai stanby  di UPI jam 9 pagi,” jelasnya, seraya menegaskan, agar sejak pagi sudah ada petugas yang memilih dan menjaga tempat, supaya tidak berada di urutan belakang.


Ueng menerangkan, barisan terdepan dari rombongan Setwan ini adalah pasukan pembawa bendera, baik bendera merah-putih maupun bendera partai. Kelompok ini, sambungnya, terdiri dari anggota Paskibraka, yang sengaja diundang.

Ditegaskan pula oleh Sekretaris DPRD Purwakarta Drs. H. Suhandi, M.Si, karena di Gedung DPRD anggotanya terdiri dari beberapa partai, maka sudah sewajarnya jika kita juga mengibarkan bendera-bendera partai untuk mewakili partai-partai terkait.

”Nah, untuk pasukan ini memang sengaja bekerjasama dengan Purnabakti Paskibraka supaya  lebih tertib dan profesional,” jelasnya, seraya menambahkan, walau sebenarnya pegawai Setwan juga bisa melaksanakannya, tapi belum terlatih seperti pasukan paskibraka.

Selanjutnya, Ueng merinci lebih jauh gelar pasukan awug dari Setwan, setelah pasukan pembawa bendera disusul grup kesenian Singa Depok dan Rengkong, kemudian rombongan Sekwan, Kabag dan Kasubag, beserta Dharma Wanita Persatuan.

”Di sini nanti kita minta Sekwan dan Kabag untuk naik Singa Depok,” ujarnya, yang langsung mendapat aplaus peserta rapat.

Ueng melanjutkan, bagian selanjutnya adalah tim pegawai Setwan dan rombongan pembawa dongdang, serta tim pembawa umbul-umbul di kanan-kiri. Di bagian akhir, kata Ueng, tetap akan menampilkan Singa Depok.

Kabag Umum Dany Kurniadi, SH, selaku penanggung jawab kegiatan ini menyarankan, agar koordinator juga menyediakan mobil khusus untuk mengangkut awug dan mengamankan Dongdang.

”Dikhawatirkan, jika tak ada kendaraan khusus, selepas acara awug bisa dibuang ke mana-mana, apalagi dongdang yang berbentuk miniatur gedung DPRD, harus diamankan,” ujarnya. Kalau tidak, sambungnya, awug bisa diserahkan panitia untuk dibagikan kepada penduduk. ( Tjimplung).

Senin, 22 Juli 2019

Sekwan DPRD Purwakarta : Anggaran Makan Siang Hasil Rereongan


Purwakarta – Sekretaris DPRD Purwakarta Drs. H. Suhandi, M.Si mengatakan, bahwa anggaran makan siang yang diperuntukan bagi pegawai Setwan merupakan hasil rereongan (patungan) para pejabat di Setwan, yang mengikuti kunjungan kerja. 

”Saya sendiri dipotong tujuh puluh lima ribu rupiah per kunjungan, Kabag lima puluh ribu, Kasubag dua puluh lima ribu dan pelaksana sepuluh ribu,” jelas Suhandi, seraya menambahkan bahwa hal itu sebagai bentuk kepedulian dan kepekaan antar sesama pegawai sekaligus bentuk perwujudan kasih sayang.

Karenanya, kata Suhandi, gazebo (saung) yang didirikan ini dinamakan Saung Kaasih, yang berarti rumah makan kasih sayang. Lokasinya, tepat di belakang gedung utama. Saung terbuat dari bambu, tapi dirancang indah dan artistik, beratap rumbia, pokoknya ala Jawa Barat sekali.

”Menunya memang hanya nasi liwet plus tempe dan ikan asin, tapi kalau kita makan secara bersama-sama pasti berasa nikmat,” jelas Suhandi.


Gagasan Suhandi ini mulai terbersit pada saat rapat koordinasi dengan pegawai Setwan sekitar tiga bulan lalu di ruang gabungan komisi. Katanya, seorang pedagang cuanki di Purwakarta, mengaku kepada Suhandi, selain mendapat mess juga mendapat makan dua kali sehari serta BPJS kesehatan dari majikannya. Alhasil, pedagang itu selalu loyal dan semangat bekerja.  

Suhandi menambahkan, tidak hanya pegawai Setwan, siapapun yang kebetulan siang berada di area Gedung DPRD, diperkenankan untuk makan siang bersama atau sekadar ngopi.


”Baik itu rekan OPD yang hendak rapat atau wartawan yang tengah meliput atau tamu-tamu lainnya, silahkan bergabung di sini. Sementara kita belum punya press room, di sini juga bisa dipergunakan untuk kepentingan itu,” jelasnya, seraya menambahkan, setelah peringatan hari jadi nanti pihaknya akan memasang Wi-Fi juga untuk kepentingan komunikasi atau menulis berita bagi wartawan. 

”Gagasan Sekwan untuk mensejahterakan pegawai Setwan baik PNS maupun non PNS ini, patut diacungi jempol. Bertahun-tahun saya meliput di DPRD, baru ketika Pak Suhandi menjadi Sekwan, yang memiliki ide cemerlang ini. Memang sekadar makan siang gratis, tapi dampaknya sangat luar biasa. Pasalnya, hal ini mampu memotivasi semangat pegawai dalam bekerja,” ujar Catur wartawan Trans Jabar, tanpa menutupi rasa bangganya. (Tjimplung).   

Ketua DPRD Purwakarta Sarif Hidayat: Ulang Tahun Hakekatnya Untuk Evaluasi Diri


Purwakarta – Ketua DPRD Sarif Hidayat menyampaikan ulang tahun Purwakarta pada hahekatnya merupakan hari evaluasi diri bagi kita semua. Selain bersyukur atas segala keberhasilan yang telah dicapai, juga evaluasi berbagai kekurangan yang belum teraih untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Sambutan berbahasa Sunda itu disampaikan Sarif Hidayat saat membuka secara resmi rapat paripurna tentang peringatan Hari Jadi Purwakarta ke-188 dan Kabupaten Purwakarta ke -51, di ruang rapat utama, Sabtu (20/7) lalu.

Segala sesuatu yang dicapai sekarang, terang Sarif, harus selalu menjadi dasar pijakan untuk meraih keberhasilan dimasa yang akan datang. ”Kita harus selalu satu tekad dalam membangun Purwakarta, demi mewujudkan Purwakarta yang subur, makmur dan loh jinawi,” tuturnya.

Selain dihadiri seluruh pimpinan dan anggota DPRD Purwakarta, juga hadir  dalam acara itu perwakilan Gubernur Jawa Barat, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, Wakil Bupati H. Aming, Unsur Forkopimda, para Bupati/Walikota/ Ketua DPRD se- Jawa Barat, para kepala OPD, para Camat, para Lurah dan Kepala Desa, sejumlah ormas dan LSM, para mantan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, para mantan anggota DPRD, para istri anggota DPRD, Ketua RW/RT dan banyak tamu undangan lainnya.

”Sedikitnya kami mengirimkan sekitar dua ribu undangan untuk peringatan Hari Jadi Purwakarta ini,” terang Sekrtaris DPRD Drs. H. Suhandi, M.Si,” ketika ditemui sebelum acara.

Menurut Ketua DPRD, Hari Jadi Purwakarta ke-188 sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2006, yang sejarahnya diambil dari Besluit No. 2 Tanggal 20 Juli Tahun 1831 tentang penamaan wilayah yang disebut Purwakarta. Adapun ulang tahun Kabupaten Purwakarta ke-51 didasarkan pada UU No. 4 Tahun 1968 tentang terbentuknya Kabupaten Purwakarta dan Subang, mengubah dari UU No 14 Tahun 1950 tentang berdirinya daerah kabupaten di wilayah Jawa Barat.

”Pada kesempatan ini pimpinan dan anggota DPRD juga mengucapkan selamat Hari Jadi Purwakarta ke-188 dan Kabupaten Purwakarta ke -51. Tema Nyi Pohaci ini semoga menjadi doa dan semoga kita semakin cinta Purwakarta,” ujarnya, seraya berharap, agar semua pihak meningkatkan prestasi sesuai potensi masing-masing.


Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Purwakarta, Sarif juga mengucapkan selamat Hari Bhakti Adhyaksa ke-59 tanggal 22 Juli dan Hari Bhayangkara ke-73 tanggal 1 Juli kemarin. ”Semoga kita selalu berada dalam keberkahan dalam mengemban tugas masing-masing demi mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia,” tegasnya.

Sepanjang tahun  2018 – 2019, kata Sarif, DPRD dan Bupati Purwakarta telah berhasil  menetapkan peraturan daerah, yakni Tahun 2018  menetapkan 9 Perda, 9 Keputusan bersama dengan Bupati, 19 Keputusan DPRD, dan 8 Keputusan Pimpinan. Sedangkan Tahun 2019 hingga bulan Juli telah pula ditetapkan 6 Perda, 15 Keputusan DPRD, dan 3 Keputusan Pimpinan.

Sarif juga mengungkapkan beberapa keberhasilan pemerintah daerah Purwakarta, antara lain Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK, penghargaan dari Kementerian Luar Negeri sebagai kabupaten yang berhasil memberikan perlindungan terhadap TKI, penghargaan Invesment Award dari BKPM RI, penghargaan Inovasi Layanan Informasi dan Promosi Pariwisata Digital Berbasis Android dari Kementerian Pariwisata, dan penghargaan Gubernur Jawa Barat sebagai juara 1 PKK KB-Kes se Jawa Barat kategori LBS. 

”Masih banyak lagi penghargaan lainnya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga penghargaan-penghargaan ini mampu lebih mendorong dan memberikan motivasi kepada pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sarif.

Ia berharap, rintangan yang ada tidak boleh menjadi penghalang untuk mengejar keberhasilan, tetapi terus menerus berupaya dan mencari solusi demi mewujudkan kemakmuran rakyat. ”Pemerintah daerah tentu akan merasa nyaman, manakala masyarakatnya baik petani, pedagang dan lain-lainnya berhasil dalam mengejar cita-citanya,” sambungnya, seraya berharap, negeri subur harus bisa diwujudkan dalam kenyataan.

Sementara Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika kepada awak media yang menemuinya seusai rapat paripurna menyampaikan, Nyi Pohaci yang diangkat menjadi tema hari jadi, semata hanyalah branding, untuk mengangkat pertanian Purwakarta. Maksudnya, agar masyarakat sadar akan pentingnya menjaga areal persawahan yang kini mulai tergerus seiring perubahan pola pikir masyarakat.

”Tidak ada maksud sama sekali mengagungkan suatu ketokohan tertentu. Branding Nyi Pohaci itu sama saja dengan nama atau tema di daerah lain. Hanya saja, karena kita berada di Jawa Barat, maka nama Sunda yang dipilih,” tegasnya.(Tjimplung).  

Jumat, 19 Juli 2019

Bupati dan Ketua DPRD Tandatangani Anggaran Perubahan Tahun 2019



Purwakarta – Bupati dan Ketua DPRD Purwakarta menandatangani nota kesepakatan bersama tentang Rancangan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019, Jumat (19/7), dalam rapat paripurna yang membahas rancangan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019. Penandatanganan berlangsung, setelah Bupati dan anggota DPRD Purwakarta sama-sama menyetujui laporan Badan Anggaran yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Hj. Neng Supartini, S.Ag.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut antara lain Bupati Anne Ratna Mustika, Wakil Bupati H. Aming, unsur Forkompimda, Ketua DPRD Sarif Hidayat, para Wakil Ketua, anggota DPRD, serta tamu undangan lainnya.

Ketua DPRD Sarif Hidayat yang membuka rapat paripurna menyampaikan, berdasarkan Permendagri No. 13/2006 Pasal 154 ayat 1 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 / 2011,  dijelaskan perubahan APBD dapat disebabkan oleh beberapa kondisi.

Berkaitan dengan itu, kata Sarif, berdasarkan data Bapenda dan Bapeda, terdapat beberapa hal yang menyebabkan perubahan asumsi dasar kebijakan umum APBD 2019. Antara lain, sambungnya, pendapatan daerah, belanja daerah  dan pembiayaan pada rencana APBD perubahan tahun 2019 diamsusikan mengalami peningkatan.
  
”Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran untuk membiayai kegiatan yang belum tersedia anggarannya. Namun, diusulkan atau disampaikan terlebih dulu dalam rancangan perubahan APBD atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran tahun berjalan, yang pelaksanaannya harus dituangkan dalam Perda tentang rancangan dan perubahan APBD,”jelas Sarif.

Sarif juga menjelaskan, sesuai Pasal 164 Permendagri tersebut, dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami peningkatan lebih dari lima puluh persen, dapat dilakukan penambahan kegiatan baru yang diformulasikan terlebih dulu dalam RKA-SKPD.

Ditambahkannya, sesuai Peraturan DPRD No. 1/2018 Pasal 91, RKA perubahan dan rancangan PPAS perubahan APBD Tahun 2019, dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), yang hasilnya telah mendapat pembahasan dalam rapat gabungan komisi.

”Hal inilah sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dalam rapat paripurna hari ini, guna mendapat kesepakatan bersama antara DPRD dan Bupati,”ujar Sarif Hidayat. (Tjimplung)

Saung Kaasih Bentuk Loyalitas Sekwan DPRD Purwakarta Kepada Pegawai


Purwakarta – Barangkali hanya ada satu-satunya di Indonesia jika Anda melihat adanya sebuah Gazebo (saung) di area gedung DPRD.  Ya, mungkin hanya di DPRD Purwakarta saja. Namanya, Saung Kaasih, yang berarti rumah makan  kasih sayang. Lokasinya, tepat di belakang gedung utama. Saung terbuat dari bambu itu tampak indah dan artistik, beratap rumbia, pokoknya ala Jawa Barat sekali.

”Loyalitas itu bukan hanya kepada atasan, tetapi juga kepada bawahan. Artinya, kita harus selalu memikirkan, bagaimana bisa memberikan kesejahteraan kepada bawahan. Nah, Saung Kaasih ini  merupakan salah satu jawabannya, selain kita harus memikirkan kesejahteraan dalam bentuk lainnya,” kata Drs. H. Suhandi, M.Si, di sela-sela acara makan bareng dengan puluhan pegawai Sekretariat DPRD, Jumat (19/7).

Saaung Kaasih ini sengaja diresmikan oleh Suhandi bertepatan menjelang Hari Jadi Kabupaten Purwakarta ke - 51 dan Kota Purwakarta ke – 188, yang jatuh pada tanggal 20 Juli 2019. Di sini para pegawai Setwan mendapat makan siang gratis dengan menu nasi liwet dan sejenisnya. ”Sederhana memang, tapi kalau kita makan secara bersama-sama pasti berasa nikmat,”jelas Suhandi.

Gagasan Suhandi ini mulai terbersit pada saat rapat koordinasi dengan pegawai Setwan sekitar tiga bulan lalu di ruang gabungan komisi. Katanya, seorang pedagang cuanki di Purwakarta, mengaku kepada Suhandi, selain mendapat mess juga mendapat makan dua kali sehari serta BPJS kesehatan dari majikannya. Alhasil, pedagang itu selalu loyal dan  semangat bekerja. 
 

”Masak majikan tukang cuanki bisa memberi makan kepada para pedagangnya, kita tidak. Saya akan berusaha untuk membuat dapur umum, agar para pagawai Setwan bisa makan bareng setiap siang, ” tegasnya.

Suhandi menambahkan, tidak hanya pegawai Setwan, siapapun yang kebetulan siang berada di area Gedung DPRD, diperkenankan untuk makan siang bersama atau sekadar ngopi.

”Baik itu rekan OPD yang hendak rapat atau wartawan yang tengah meliput atau tamu-tamu lainnya, silahkan bergabung di sini. Sementara kita belum punya press room, di sini juga bisa dipergunakan untuk kepentingan itu,”jelasnya, seraya menambahkan, setelah peringatan hari jadi nanti akan pihaknya akan memasang Wi-Fi juga untuk kepentingan komunikasi atau menulis berita.

Secara otomatis keberadaan Saung Kaasih ini disambut dengan penuh suka-cita oleh para pegawai Setwan.  Tak berlebihan pula banyak wartawan yang memberikan apresiasi atas gagasan yang dibangun oleh Sekwan. Catur, wartawan Trans Jabar dan Ahmad, wartawan Harian Kriminal, yang kebetulan makan bareng dengan Setwan, langsung mengacungkan dua jempolnya.

”Gagasan Sekwan untuk mensejahterakan pegawai Setwan baik PNS maupun non PNS ini, patut diacungi jempol. Bertahun-tahun saya meliput di DPRD, baru ketika Pak Suhandi menjadi Sekwan, yang memiliki ide cemerlang ini. Memang sekadar makan siang gratis, tapi dampaknya sangat luar biasa. Pasalnya, hal ini mampu memotivasi semangat pegawai dalam bekerja,” ujar Catur, tanpa menutupi rasa bangganya.   

Ahmad juga berharap, anggota DPRD hendaknya juga mampu memanfaatkan Saung Kaasih ini untuk berbincang berbagai hal dengan wartawan, baik itu bersifat resmi atau tak resmi. ”Saya berharap, anggota DPRD tak sungkan bergabung di sini, mungkin dari mengobrol biasa, bisa mendapatkan ide penting untuk pemerintahan,”ujarnya berharap.


Ketua DPRD Sarif Hidayat juga pernah mengungkapkan, bahwa  Suhandi memang memiliki inovasi kegiatan yang cukup kreatif. Katanya, hampir lima tahun menjadi Ketua DPRD, baru kali ini diadakan halal bi halal secara meriah dengan mengundang Bupati, unsur Muspida dan tamu-tamu penting lainnya.

”Saya hanya bisa memberikan apresiasi, biar Bupati yang memberikan penghargaan,” ujar Sarif, dalam pelaksanaan halal bi halal di lingkungan Setwan belum lama ini.  

Sementara itu, Suhandi membentuk Kepanitiaan Hari Jadi ini mulai sebulan lalu. Maklum, jika sehari menjelang pelaksanaan dia benar-benar disibukkan oleh berbagai persiapan yang diperlukan. Ia selalu memonitor mulai renovasi ruang pimpinan, pengecatan gedung, pemasangan tenda, hingga berbagai hal yang kecil-kecil. 

”Intinya kita harus mampu memberikan yang terbaik untuk rapat paripurna Hari Jadi Purwakarta tahun ini. Maklum, kita menyebar sekitar 2000 undangan. Di antaranya untuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Anne Ratna Mustika dan Wakil Bupati H Aming, maupun Bupati Purwakarta terdahulu, dan Bupati / Walikota se Jawa Barat, serta para OPD, Camat, Lurah, Kepala Desa se-Purwakarta, serta sejumlah tamu undangan lainnya,” jelasnya. (Tjimplung)       

Rabu, 17 Juli 2019

Temu Kangen Dengan Kang Cepi Noval



Purwakarta – Anda tentu pernah mendengar cerita “Malin Kundang”, yakni legenda dari Sumatera Barat yang kesohor ke seluruh nusantara. Legenda itu menceritakan sosok pemuda yang setelah sukses di perantauan, menjadi pribadi yang sombong dan durhaka. Bahkan, tidak mau mengakui ibu kandungnya, sehingga dikutuk menjadi batu.

Tidak demikian dengan sosok pria satu ini. Ibarat kacang, ia tak lupa pada kulitnya. Tidak lupa pada asal-usulnya, bahkan selalu semangat menjalin komunikasi dengan almamaternya di SMPN I dan SMAN I Purwakarta. Prinsipnya, pria ini ingin mengharumkan Purwakarta di mana pun dia berada.

Padahal, statusnya kini seorang perwira tinggi. Kapolres Padang Panjang, Sumatera Barat adalah jabatan yang disandangnya sekarang. Ya, AKBP Cepi Noval, S.IK adalah putra kelahiran Purwakarta.

Dia tinggal di Kampung Baranangsiang (Simpang), Kelurahan Nagri Kidul, Purwakarta. Cepi kecil suka bermain dan berlarian ke Pasar Rebo. Maklum, bapaknya seorang pedagang pakaian di pasar itu. Tahun 2002, ia menikahi Mayri Christina, gadis asal Pasawahan, Purwakarta. Buah dari perkawinannya, kini ia telah dikaruniai tiga orang anak yang manis-manis.

Muda dan ganteng, kesan pertama ketika pertama kali mata menatapnya. Familier dan penuh canda adalah kesan berikutnya tatkala berbincang dengannya. Mudah sekali menjalin keakraban, tapi tetap tersirat kewibawaan di wajahnya. Di sini dia tidak dipanggil komandan seperti di kedinasannya, tapi cukup dengan Kang Cepi saja.

Temu Kangen dengan almamater dan  komunitasnya dari SMAN 1 itu dihadiri puluhan insan pers Purwakarta. Sebagai penggagas acara Aa Komara, sahabat sealmamater Cepi Noval di SMAN I Purwakarta. Rumah makan ternama di daerah Ciganea menjadi tempat berkumpulnya. Santap malam dan karaoke merupakan menu utama. Bertindak sebagai MC adalah Ali Novel, pemandu acara yang populer di Purwakarta.

“Temu kangen ini adalah pertemuan yang tertunda. Sebenarnya Kang Cepi akan hadir pada peringatan Hari Pers beberapa bulan lalu. Sayang berhalangan dan baru ada kesempatan saat ini,” ujarnya.

Sekelumit menceritakan pengalamannya, Cepi Noval menuturkan, dia masuk Akpol di Semarang selulus SMAN I tahun 1995.

Selepas Akpol tahun 1998, ia sempat berdinas di NTT dan menjadi Wakapolres Singkawang. Di kota ini Cepi mengaku menemukan falsafah hidup, yang mana sebagai manusia jangan merasa sungkan untuk mengeluarkan infak. Bagaimanapun, tangan di atas memang lebih baik, sambungnya.

Januari 2015 ia menjadi Kasubdit Renata di Padang Panjang. Pada saat inilah prestasinya mengemuka, ketika dia berhasil membongkar kasus prostitusi di bawah umur.

Betapa tidak, di kota yang juga disebut sebagai “Serambi Mekah” selain sebutan untuk Aceh, ternyata ada kasus prostitusi. Celakanya, terciduk beberapa wanita yang masih muda belia.

“ Sangat muda malah, di antaranya ada yang masih di bawah tujuh belas tahun,” ungkapnya.


Tak heran, kata Cepi, kasus ini sangat menghebohkan warga Sumatera Barat. Pihak DPRD Provinsi sempat mengajak hearing, tapi dia menolak dengan alasan hanya bertindak sebagai petugas lapangan. Ia menyarankan pihak DPRD untuk mengundang atasannya, yang lebih berwenang untuk diajak hearing.


Tahun 2016 penegak hukum berprestasi ini diangkat menjadi Kapolres Padang Panjang. Hebatnya, dia menjadi Kapolres termuda se-Indonesia. Bahkan, teman seangkatannya belum ada yang menjabat Kapolres.

 “Malah, sekarang menjadi Kapolres terpanjang, “ katanya, sambil menambahkan bahwa beberapa waktu lalu sebenarnya sudah mendapat perintah untuk pindah ke Polres Bukit Tinggi, tapi dibatalkan.

Alhasil, saat ini sudah 9 bulan tambahan masa kerja menjadi Kapolres di tempat yang sama. Tepatnya, dua bulan lagi genap 3 tahun ia menjabat Kapolres, suatu masa yang jarang didapatkan polisi lain.

Sebagai Kapolres, dia beberapa kali menjembatani bupati di wilayah tersebut untuk study banding ke Purwakarta dan Bandung Barat.

Cepi juga tak segan membantu pejabat pemerintah daerah Purwakarta, yang sedang kunjungan kerja ke wilayah hukumnya. Bahkan, anak ke 6 dari 7 bersaudara ini, juga memfasilitasi beberapa siswa Purwakarta yang sedang mengikuti kejuaraan karate di wilayah itu.

“ Kebetulan orang tua salah satu anak adalah teman saya di SMAN 1,” urainya, seraya menambahkan, siapapun warga Purwakarta yang berkunjung ke Padang Panjang jangan segan-segan menghubunginya.

Sudah menjadi tugas polisi, kata Cepi Noval untuk selalu mengabdi dan melayani masyarakat. Pasalnya, dirinya merasa digaji oleh rakyat dan menjadi kewajibannya untuk menjadi pelayan rakyat.

Begitulah, kepada anak buahnya ia selalu mengajarkan, agar senantiasa bersikap someah di lapangan. Bahkan, ia mengancam akan memutasi anak buahnya yang bersikap belagu.

Namun, seandainya Cepi lupa memutasi anak buahnya yang belagu, biar yang bersangkutan dikutuk ibunya menjadi batu.

Sementara itu, wartawan senior Ajat Sudrajat dalam sambutannya mendoakan agar Kang Cepi sekeluarga senantiasa sehat dan semakin cemerlang kariernya. Kita semua ingin memanggil akang dengan sebutan jenderal suatu saat nanti. Semoga. (Tjimplung)

Selasa, 16 Juli 2019

Bupati Akan Tindaklanjuti Rekomendasi Pansus C DPRD Purwakarta



Purwakarta – Bupati Kabupaten Purwakarta Anne Ratna Mustika setuju untuk dilakukan evaluasi dan berjanji akan segera menindaklanjuti berbagai saran dan rekomendasi Pansus C DPRD Purwakarta, khususnya tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

” Pada dasarnya kami sangat setuju untuk dilakukan evaluasi dan perbaikan sebagaimana saran dan rekomendasi dari Pansus C,”ujar Anne dalam penyampaian pendapatnya.

Rapat  paripurna dalam rangka pembahasan Tingkat II Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan agenda pokok pengambilan keputusan itu, dibuka oleh Ketua DPRD Purwakarta Sarif Hidayat, di ruang rapat utama, Senin (15/7).

Hadir dalam kesempatan itu antara lain Ketua, para Wakil dan anggota DPRD Purwakarta, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, Wakil Bupati H. Aming, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekda, para pimpinan OPD, Sekretaris DPRD, dan sejumlah tamu undangan lainnya. 

Menurut Sarif, pelaksanaan rapat paripurna ini adalah tahapan akhir dari serangkaian pembahasan dan rapat-rapat DPRD terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018. Dalam kontek itu, panitia khusus (Pansus) DPRD bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah telah dapat melaksanakan tugas dalam menyelesaikan pembahasan terhadap raperda tersebut.

Sementara itu, dalam laporannya Ketua Pansus C Hidayat, S.Th.I antara lain menyampaikan, karena citra keuangan pemerintah daerah tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh dan bagaimana alokasi keuangan untuk mensejahterahkan masyarakatnya,  maka untuk meningkatkan PAD pemerintah daerah perlu melakukan analisis dan mengembangkan potensi-potensi yang ada.

Disampaikannya pula, Kepala Bapenda hendaknya menginventarisasi rincian wajib pajak dan retribusi yang menjadi piutang. ”Pajak adalah pendapatan wajib. Karenanya, untuk pengenaan denda atau sanksi sebaiknya dapat melibatkan penyidik PNS,” ujarnya.

Mengenai pencatatan penerimaan dan pengeluaran pada masing-masing OPD, kata Hidayat, hendaknya lebih tertib dan taat pada ketentuan perundang-undangan, efektif dan efisien. ”Oleh karena itu, para Kepala OPD hendaknya perlu melakukan pengawasan lebih cermat lagi terhadap Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran,”sarannya. 

Hidayat juga menyinggung, dalam hal utang Jampis,  Kepala Dinas Kesehatan diharapkan lebih optimal melakukan pengawasan dan pengelolaan utang, menatausahakan utang, dan melaksanakan rekonsiliasi pengakuan utang Jampis dengan rumah sakit mitra Jampis.

Tentang aset milik pemerintah daerah, Hidayat menekankan, agar dilakukan inventarisasi menyeluruh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan. ”Data harus mencakup kondisi riil di lapangan, sehingga lebih tertib administrasi dan tertib fisik dalam rangka penatausahaan aset yang akuntabel,”jelasnya.

Sementara itu, meskipun ada saran dan masukan, pemandangan fraksi-fraksi di DPRD pada dasarnya menyetujui raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda. Sarif Hidayat mengatakan, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat  Perda No. 3 Tahun 2005 tentang tata cara pembentukan Perda, maka persetujuan dalam rapat paripurna itu akan dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama antara DPRD dan Bupati Purwakarta.

Dalam pendapat akhirnya, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, memberikan apresiasi terhadap kinerja DPRD, terutama Pansus C. Ia berjanji, akan  menindaklanjuti berbagai saran dan rekomendasi yang disampaikan DPRD. (Mascim).