Pengurus Penyandang Disabilitas, Ngadu Kepada Komisi IV

Purwakarta -  Hari itu, Kamis (5/3/2020), merupakan hari tersibuk bagi Komisi IV DPRD Purwakarta yang membidangi Kesejahtraan Rakyat. Ketua Komisi IV Said Ali Azmi didampingi Hj. Enah Rohanah menerima audiensi dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Purwakarta, di ruang Komisi IV, sementara rekan-rekannya menerima kunker DPRD Kabupaten Buton Tengah dan audiensi FOMPA (Forum OSIS MPK Purwakarta) di ruang rapat utama dan ruang gabungan komisi.

Puluhan pengurus dan anggota PPDI Purwakarta itu hadir dipimpin Ketuanya Agus Kusnadi dan Sekretaris Fefrina M. Wiraatmadja.   Pada kesempatan itu, Agus Kusnadi menyinggung implementasi UU No.8 / 2016 tentang Disabilitas dan Perpu No. 70/2019. Pasalnya, kata dia, selama ini hak-hak kaum disabilitas belum mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

“Banyak sarana dan prasarana yang ada dibuat terkesan hanya sebagai aksesori belaka,” tuturnya. Dicontohkannya, trotoar di Purwakarta kebanyakan dibangun tinggi dan menyulitkan kaum disabilitas.

Ia juga menyinggung soal pekerjaan, banyak perusahaan yang memandang kaum disabiltas seolah-olah manusia cacat, yang tak bisa dipekerjakan. Padahal, lanjutnya undang-undang No.8 / 2016 jelas mengatur bahwa 2 persen dari jumlah seluruh karyawan, diperuntukkan bagi kaum disabilitas.

“Persayaratan untuk masuk kerja harus sehat jasmani dan rohani, tentu sangat memberatkan bagi kami,” ujar Agus. “Kami merasa sehat walafiat, sementara pihak perusahaan mengatakan sebaliknya,”tuturnya. “Oleh karena itu, kami mohon Komisi IV dapat memfasilitasi, agar pemerintah punya perhatian kepada kami,” harapnya.

Ia juga mengatakan, data jumlah warga kaum disabilitas Purwakarta, saat ini masih sulit dideteksi. Pasalnya, banyak masyarakat yang masih minder dan menyembunyikan kalau keluarganya ada yang kurang sempurna.

Agus lebih jauh mengungkapkan bahwa organisasinya punya sekretariat, tapi belum mempunyai fasilitas apapun. Terakhir, lanjutnya, ia mendapat bantuan hibah dari pemerintah daerah terakhir tahun 2010. “Tahun-tahun berikutnya, informasi ada di DPA, tapi sampai sekarang belum ada,”tuturnya, seraya menyampaikan anggotanya juga banyak yang belum tercover BPJS.

Said berjanji akan melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait, terutama dengan Disnakertrans, agar kaum disabilitas mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah daerah. Terkait adanya warga yang masih minder atau menyembunyikan keluarganya yang menyandang disabilitas, Said berjanji, pihaknya akan membantu pengurus guna melakukan pendekatan.

“Komisi IV akan membantu melakukan pendekatan, jika kebetulan tidak sedang ada kegiatan. Yang penting, semua kaum disabilitas harus tetap semangat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kalau saat ini belum tercover dalam anggaran, karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, kami akan berjuang untuk menganggarkannya pada tahun 2021 nanti,”ujarnya. (Tjimplung).