DPRD Purwakarta Terima Kunker DPRD Kabupaten Madiun

Purwakarta – Ketua DPRD H. Fery Sudarsono dan rombongan Komisi D DPRD Kabupaten Madiun melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Purwakarta.  Mereka diterima Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Purwakarta Drs. Akun Kurniadi (Fraksi Golkar), Ketua Komisi IV Said Ali Azmi (Fraksi Gerindra), Lina Yuliani (Fraksi PDIP), Asep Abdullah (Fraksi Berani), Zaenal Arifin (Fraksi PKB) di ruang gabungan komisi, Rabu (15 /01/2020). Ikut mendampingi beberapa  pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan.

Ketua  DPRD Madiun H. Fery Sudarsono yang memimpin rombongan, mempertanyakan berbagai persoalan seputar penanganan dan perekrutan tenaga kerja, serta sejauh mana perkembanggan pembangunan  di Purwakarta.

Ella Naila dari Disnakertrans menerangkan, Balai Latihan Kerja (BLK) merupakan salah satu UPTD yang mengadakan paket pelatihan  yang dibiayai oleh provinsi.  “Pelatihan dibagi dua, yakni ada yang berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat,”jelasnya.

Berbasis kompetensi, kata Ella, merujuk pada keperluan industri, sehingga tenaga kerja dipersiapkan agar memiliki ketrampilan sesuai kebutuhan industri. “Jenis pelatihan antara lain, otomotif, listrik, komputer dll””, tukasnya.

Ia menambahkan, berbasis masyarakat, memberikan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat, difokuskan ke daerah pinggiran.“Pelatihan antara lain meliputi sablon, tata boga, tata rias, pengelolaan ikan dll,”jelasnya. 

Sementara itu, Akun Kurniadi secara ringkas menerangkan infrastruktur dan pembangunan, terutama yang belakangan menjadikan Purwakarta semakin terasa istimewa. Selain air mancur Sri Baduga yang terbesar se Asia Tenggara dan 8 destinasi wisata, ada juga Tajug Gede di daerah Kecamatan Bungursari, yang menjadi tujuan masyarakat untuk berwisata religi.

“Tahun 2018 lalu Purwakarta pernah mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Barat, sebagai daerah yang infrastrukturnya terbaik,”jelasnya. (Tjimplung).

Komisi II DPRD Kabupaten Garut Tertarik Pada Air Mancur Sri Baduga

Purwakarta – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Garut secara spesifik tertarik pada Taman Air Mancur Sri Baduga yang terkenal hingga mancanegara. Namun, secara umum mereka ingin mendapat informasi terkait infrastruktur pembangunan di Purwakarta, yang terkenal menonjol di Jawa Barat, walau luasnya relatif kecil. Ketertarikan itu mereka ungkapkan saat melakukan kunjungan kerja ke DPRD Purwakarta, Senin (6/01/2020).

Rombongan yang dipimpin oleh ketuanya Drs. H. Nadiman dari fraksi Golkar itu, diterima Ketua Komisi III DPRD Purwakarta Drs Akun Kurniadi (Fraksi Golkar), didampingi anggota Komisi IV Zusyef Gusnawan, SE (Fraksi Gerindra), dan anggota Komisi III Asep Nuryani (Fraksi PKS) dan Plt Kadis Bina Marga Edi Sukandar. Salah seorang anggota dewan dari Garut menanyakan tentan proses pembangunan air mancur, besar anggaran yang digunakan, serta biaya perawatannya. 

Ketua Komisi II Drs. H. Nadiman secara singkat menerangkan, Garut merupakan daerah paket komplit, yakni ada  laut, gunung, danau, dan areanya sangat luas. Terdiri dari 436 desa dan 21 kelurahan. “Oleh karena itu, sekarang ada wacana untuk dilakukan pemekaran menjadi dua atau tiga kabupaten,”jelasnya, seraya menambahkan, produksi kerajinan dari kulit merupakan usaha yang menonjol di Garut. 

Akun Kurniadi menjelaskan, secara umum infrastruktur pembangunan di Purwakarta merupakan dimulai saat Dedi Mulyadi menjabat Bupati dua periode. Selanjutnya, sekarang diteruskan oleh istrinya, Anne Ratna Mustika.

“Tentang air mancur Sri Baduga kini memang telah menjadi ikon dan kebanggaan masyarakat Purwakarta. Pembangunannya, murni dengan anggaran APBD sebesar total antara Rp. 40 M sampai Rp. 50 M, dilaksanakan bertahap selama 4 tahun. Jadi tidak ada bantuan dari provinsi atau pusat,”jelasnya.

Saat ini, kata Akun, masih digratiskan bagi masyarakat yang ingin menyaksikan air mancur bergoyang tersebut.  “Ke depan sedang diatur peraturan retribusinya, guna biaya perawatan air mancur Sri Baduga tersebut,”sambungnya.

Akun juga menerangkan, berkaitan dengan keberadaan Jatiluhur, bahwa pengelolanya adalah PJT II Jatiluhur, yakni merupakan salah satu BUMN. “Purwakarta hanya mendapat hasil bagi Pajak Air Permukaan, sedangkan airnya dialirkan ke Karawang, Bekasi, dan Jakarta. Kita sama sekali tidak kebagian,”tuturnya.

Akun lebih jauh juga menjawab soal destinasi wisata di Purwakarta. Selain ada wisata alam, buatan, juga ada wisata kuliner.”Pemerintah daerah Purwakarta terus berupaya dan berinovasi untuk meningkatkan destinasi wisata guna meningkatkan PAD,”ujarnya. Ia menambahkan, Purwakarta kini juga punya Tajug Gede (Mesjid Besar)  dan tamannya dinamakan “Welas Asih”, yang dikhususkan hasil-hasil pertanian, berlokasi di daerah Cilodong, Kecamatan Bungursari, yang banyak dikunjungi masyarakat. (Tjimplung).

Mubes MPM STIE Dr KHEZ Muttaqien Ke VIII Berlangsung Sukses

Foto Ketua MPM Muhamad Najmudin (Ndien)

Purwakarta - Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) STIE DR KHEZ Muttaqien sukses menyelenggarakan musyawarah besar (Mubes) ke VIII, bertempat di Aula kampus setempat, Jl. KK Singawinata No. 83 Purwakarta, Sabtu dan Minggu (28 dan 29 / 12 / 2019).

Mubes keluarga besar mahasiswa STIE Dr KHEZ Muttaqien yang mengusung tema  "Menciptakan Regenerasi Pemimpin Intelektual Dalam Mewujudkan Mahasiswa Yang Menjunjung Tri Darma Perguruan Tinggi" itu, dihadiri oleh seluruh perwakilan kelas yang duduk di semester 1,3,5, dan 7, serta organisasi internal seperti BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), Ukm Mapala, Ukm Musik, Ukm Ldk, Ukm Olah Raga, dan Ukm English Club.

Menurut Ketua MPM Muhamad Najmudin (Ndien), diharapkan dalam mubes kali ini bisa lahir pasal-pasal baru, yang bisa membawa perubahan untuk STIE DR KHEZ Muttaqien ke depannya.

“Mubes kali ini diharapkan dapat melahirkan pasal-pasal baru, sehingga STIE DR KHEZ Muttaqien mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain dan mampu berkiprah di dunia industri,”ujar Ndien, sapaan akrabnya.

Foto Muhamad Rizky Khoirul Ummah

Ia menambahkan, Mubes ini selalu dilaksanakan MPM setiap tahun, guna mengetahui laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengurus MPM dan BEM yang sudah dilaksanakan sepanjang setahun ke belakang atau masa bhakti 2018 – 2019.

Ketua Pelaksana kegiatan tersebut Muhamad Rizky Khoerul Ummah, dalam sambutannya menuturkan, acara Mubes ke VIII ini adalah hajat besama seluruh mahasiswa STIE DR KHEZ Muttaqien.

“Mubes ini adalah hajat kita bersama, di mana mahasiswa bebas mengeluarkan pendapat, demi perubahan yang lebih baik dimasa yang akan datang,”ujar mahasiswa semester 7, yang biasa disapa Bacuy ini.

Foto Salman Imbari, SE

Sementara itu, Kabag Kemahasiswaan Salman Imbari, SE mengatakan, pada dasarnya mubes ini selalu dilakukan satu tahun sekali dalam rangka merevisi AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga), yang nantinya menjadi rujukan Ketua MPM dan Presiden BEM dalam mengambil kebijakan.

“Pelaksanaan kegiatan ini, mengacu pada GBHO (Garis Besar Haluan Organisasi) dan Undang-undang KPU. Sebagai perwakilan pihak lembaga, saya berharap agar seluruh mahasiswa STIE DR KHEZ Muttaqien senantiasa menjunjung tinggi Tri Darma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian). Pasalnya, ketika kalian sudah lulus nanti agar bisa diterima di tengah-tengah masyarakat sekaligus dapat  mengembangkan potensi daerah masing masing,”harap Salman. (Vena/Tjimplung).

Padatnya Kesibukan DPRD Purwakarta Pada Akhir Tahun

Pansus B

Purwakarta – DPRD Purwakarta terpaksa berkejaran dengan waktu untuk dapat menyelesaikan empat Raperda prakarsa dewan, supaya tidak menjadi pekerjaan yang terhutang pada tahun 2020. Untuk itu, sebelum diputuskan menjadi Perda, maka DPRD menyelenggarakan rapat Gabungan Komisi, Senin (30 – 12 - 2019), di ruang rapat utama.

Dalam rapat tersebut,  Ketua Pansus A, B, C, dan D memaparkan laporannya masing-masing, untuk mendapatkan saran atau masukan baik tentang substansi maupun materi raperda  dari anggota Komisi I, II, III, dan IV.  Turut hadir, Kabag Hukum Setda Dani Abdurahman, SH, MH dan Kepala OPD-OPD terkait seperti Direktur PDAM Dadang Saputra, Plt Kadis Perpustakaan dan Arsip Daerah Dra. Netty Dewi Purnamawati, M.Kes, Kadis Pangan dan Pertanian Agus Suherlan, serta sejumlah pejabat di lingkungan DPRD.

Pansus A

Sebelum rapat gabungan komisi, para anggota Pansus A,B,C, dan D juga telah mengadakan study banding ke beberapa daerah, rapat-rapat internal, dan rapat-rapat dengan para OPD terkait, guna mendapatkan informasi yang mendalam dan komprehensif. Rapat Gabungan Komisi  tersebut digelar dua sesi dipimpin secara bergiliran oleh oleh Wakil Ketua DPRD Sri Puji Utami dan Warseno, SE.

Dalam rapat sesi pertama yang digelar mulai pukul 9.00 pagi, Ketua Pansus B Fitri Maryani  melaporkan tentang Raperda Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu, dilanjutkan Ketua Pansus C  H. Komarudin, SH menjelaskan tentang Raperda Keterbukaan Informasi Publik. 

Pansus D

Sekira pukul 13.30 Wib dilanjutkan Ketua Pansus D Ir. H Arif Kurniawan memaparkan Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Kemudian, dilanjutkan  laporan Ketua Pansus A Agus Sugianto, SE tentang Raperda Ketahanan Pangan dan Gizi.

Pada kesempatan itu, masing-masing perwakilan Ketua atau anggota Komisi memberikan saran dan masukan, guna menyempurnakan raperda-raperda yang dibahas. Termasuk juga, masukan dari Kabag Hukum Setda dan Kepala-kepala OPD. Alhasil, sebagian dari raperda-raperda itu ada yang mengalami beberpa perubahan baik judul, BAB, Pasal, redaksional, ayat, dan huruf.

Pansus C

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sri Puji Utami dalam amanatnya menegaskan, raperda-raperda ini setelah menjadi Perda nantinya diharapkan tidak menjadi macan kertas semata,  tetapi  mampu diaplikasikan oleh pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harapnya “Khususnya Raperda  Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu, agar bisa menata kembali manajemen secara profesional. Utamanya, lebih memperhatikan kepuasan pelanggan dan terus mencari dan menguasai sumber air, untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan,”tegasnya.

Rencananya, malam itu juga akan digelar rapat paripurna pembahasan tingkat II untuk memutuskan bersama Bupati, agar empat raperda prakarsa dewan tersebut untuk diputuskan menjadi Perda. (Tjimplung).

Empat Raperda Prakarsa DPRD Diputuskan Menjadi Perda

Purwakarta -  Empat raperda prakarsa DPRD disetujui dan diputuskan bersama antara DPRD dan Bupati Purwakarta untuk menjdai Perda, dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II DPRD, yang digelar Senin (30 – 12 – 2019) malam. Kempat raperda yang ditetapkan menjadi Perda tersebut adalah Raperda tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Raperda tentang Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu, Raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah.

Rapat paripurna yang dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Sri Puji Utami didampingi Wakil Ketua DPRD Warseno, SE itu, dihadiri oleh Bupati Anne Ratna Mustika, unsur Forkopimda, Sekda dan para Kepala OPD, Sekwan Drs. H Suhandi, M.Si, anggota DPRD, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Menurut Sri Puji Utami, sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 PP No. 12/2018, raperda yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah, untuk mendapat persetujuan bersama. Dalam pembahasan antara Panitia Khusus (Pansus) dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya, telah dapat menyelesaikan tugas dengan baik.

Sementara itu, Ketua Pansus A Agus Sugianto, SE yang membahas Raperda Ketahanan Pangan dan Gizi, dalam laporannya menjelaskan bahwa pangan merupakan hak azasi manusia. Karenanya, menjadi tanggung jawab pemeritah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhinya dengan mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupuan gizi, merata dan terjangkau.

“Pemerintah daerah dan pemangku kepentinan di bidang pangan perlu menetapkan kebijakan penyelenggaraan pangan dan gizi yang selaras dan berkelanjutan, guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Kabupoaten Purwakarta,”tukasnya.

Ketua Pansus B Fitri Maryani mengatakan, bahwa dibentuknya Raperda Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu, berarti saham yang dimiliki murni milik pemerintah daerah. “OLeh karena itu, keuntungan pendapatan dari perusahaan umum milik daerah ini sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah. Karenanya, demi kepentingan tersebut, maka Perda tersebut perlu disempurnakan, ”jelasnya.

Sedangkan,  juru bicara Pansus C Didin Hendrawan, SE mengatakan Raperda Keterbukaan Informasi Publik ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap pemerintahan daerah dan badan publik yang ada di daerah.

“Selain itu, untuk mendukung pemerintah daerah yang terbuka dan bertanggungjawab,  berorientasi pada pelayanan rakyat serta mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme,” ujarnya.

Ketua Pansus D Ir. H Arif Kurniawan mengatakan, Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah ini merevisi Perda sebelumnya, dimaksudkan untuk lebih menguatkan perpustakaan sebagai wahana belajar masyarakat agar menjadi manusia berilmu, berkualitas dan berakhlak mulia.

“Perpustakaan sebagai pusat pembelajaran, pusat sumber informasi, pelestarian karya tulis, karya cetak dan karya rekam bagi masyarakat Kabupaten Purwakarta perlu lebih didayagunakan oleh pemerintah darah,”ujarnya.

Setelah terlebih dulu mendengar pendapat fraksi-fraksi dan pendapat akhir Bupati, yang intinya menyetujui raperda-raperda tersebut ditetapkan menjadi Perda, maka rapat DPRD memutuskan keempat raperda prakarsa DPRD menjadi Perda.  (Tjimplung).

Anyaman Piring Rotan Dari Pinggiran Malang

Malang – Menyitir filosofi seorang Pujangga Baru Sanusi Pane yang mengatakan bahwa, hidup itu untuk seni. Karenanya, usia boleh tua, tapi seorang kreator tak pernah berhenti untuk berkreatifitas. Ia terus berkarya, untuk membuktikan eksistensi dirinya.

Begitupun yang dilakukan Lulus Marwito, pensiunan bukan halangan untuk berkarya. Sejak pensiun jadi guru SD 2016 silam, ia tak pernah berhenti mengajar. Kalau semasa aktif menjadi guru, ia mengajar Matematika kepada siswa-siswinya. Sekarangpun sama, hanya murid-muridnya anak-anak Panti Asuhan (Putra) Muhammadiyah Malang.  Semua siswa dibebaskan dari biaya.

“Siswa kelas 1 sampai 6 SD di Panti Asuhan, karena tak mampu membayar guru les, saya beri les private secara gratis,”ujarnya, seraya menambahkan, di rumahnya ia juga membuka jasa les Matematika, IPA, dan IPS. “Tujuan saya cuma satu, menghilangkan image di kalangan siswa bahwa matematika itu susah,”tegas lulusan PGA Negeri (Setara SPG) 6 tahun ini.

Semasa kariernya menjadi pendidik, Lulus yang berdomisili di Jl. Terusan Mergan Raya RT 11/RW 11, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Malang, Jatim itu pernah mengajar di beberapa SD. Tahun 1975 – 1977 mengajar di SD Sunan Kalijaga Mergan, Tahun 1976 – 1999 di SD Kemala Bhayangkari 4 Malang, Tahun 1981 hingga 1999 menjadi Kepala Sekolah di SD Kemala Bhayangkari 4 Malang, Tahun 1999 – hingga pensiun sebagai Wali Kelas di SD Muhammadiyah 1 Malang.

Malah, kini ia juga menjadi pendidik yang kreatif. Ia mampu mengajarkan sebuah karya seni, yang dapat menghasilkan uang. Ilmu menganyam rotan itu dipelajarinya dari seorang kawan Tahun 2015. Khususnya anyaman piring rotan, yang sekarang marak dipergunakan di pesta-pesta besar. Kini, di samping memberi les, kesibukan sehari-barinya juga membuat piring rotan memenuhi pesanan pelanggan. Belum banyak memang, tapi itu sudah cukup membanggakan bagi dirinya.

“Pesanan saat ini paling banyak 50 buah,” ujar ayah Zulfa Abrori Akbar, buah hatinya semata wayang, hasil pernikahannya dengan Drs. Ninik Sri Handajani.  Istrinya itu, kini masih mengajar di MTsN Turen, sedangkan putranya menuntut ilmu di Fakultas PAI - UIN Malik Ibrahim Malang semester 1.

“Sebuah piring rotan saya hargai Rp. 20 ribu, bisa kurang sedikit kalau jumlah pesanannya banyak,” tukasnya.

Selain menerima pesanan, tak jarang dia harus memenuhi undangan lembaga atau komunitas tertentu, guna mewariskan ilmunya menganyam rotan.

“Siapapun bisa mengundang saya, jika ingin belajar menganyam rotan,”ujarnya, seraya menambahkan, baginya dapat berbagi ilmu itu adalah ibadah.

Lulus tetap enjoy, kendati keahliannya belum dilirik oleh pemerintah setempat. Padahal, buah kerajinannya adalah salah satu bentuk industri kreatif yang kini tengah digadang-gadang oleh Presiden Jokowi. UMKM jenis inipun mempunyai nilai jual yang cukup tinggi, jika saja orang semacam Lulus Marwito mendapat polesan atau sentuhan profesional. Bukan tidak mungkin pula akan dapat meningkatkan PAD (Penghasilan Asli Daerah), jika pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi, UMKM dan Indag memiliki kepekaan dan kepedulian untuk membangkitkan industri kecil ini. Semoga ( Tjimplung).

Ceceng Abdul Qodir Isi Reses Dengan Ngaji Wirausaha

Purwakarta –  Berangkat dari keprihatinan melihat kondisi masyarakat saat ini, Ceceng Abdul Qodir, S.Pd.I kerap berpikir, bagaimana caranya agar masyarakat tidak melulu tergantung pada ijazah sekolah dalam mencari penghasilan. Bagaimana meningkatkan skill para konstituennya di bidang usaha, agar mampu mandiri secara ekonomi. Karenanya, setiap kali mengunjungi konstituennya, baik secara perorangan atau berkelompok, ia selalu mengajak masyarakat untuk mengaji kewirausahaan. Oleh karena itu, dalam kegiatan reses II Tahun 2019 ini pun, ia manfaatkan sebaik-baiknya untuk merubah pola pikir  para konstituennya.

“Masyarakat harus diajak berpikir, bukan hanya menjadi pekerja, tetapi bagaimana menciptakan lapangan usaha?”tutur Ceceng, ketika ditemui di Rumah Aspirasi PKB, di  Desa Sindangsari, Kecamatan Plered, ketika sedang melakukan kegiatan reses ke II Tahun 2019, Selasa (3 – 12 - 2019).

Tak heran, jika di samping melaksanakan sosialisasi APBD 2020 dan menjaring aspirasi masyarakat, politisi PKB ini juga mengajak masyarakat mengaji kewirausahaan. Mengaji itu, kata Ceceng, tidak semata belajar soal-soal agama, tetapi juga menggali ilmu yang bermanfaat.

“Menjadi pengusaha itu, bukan hanya berguna bagi dirinya, tetapi juga bermanfaat buat orang lain. Oleh karena itu, para generasi muda sejak dini harus memiliki pola pikir yang inovatif dan kreatif, demi masa depannya sendiri, mengingat pula persaingan di dunia kerja sekarang teramat ketat,”sambungnya.

“Kita tak boleh takut dengan era digital yang tengah berkembang pesat saat ini, tapi harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi guna meningkatkan kemampuan diri sendiri,” tegasnya.

“Seringkali masyarakat pada awalnya sangat ketakutan kendala permodalan. Namun, kalau kita benar-benar punya semangat, sekarang kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memulai usaha. Kita bisa menjadi resaller dengan memosting barang dagangan jenis apapun, tanpa harus menggunakan modal yang besar, kecuali modal untuk membeli kuota,”jelasnya. 

Anggota DPRD Purwakarta yang untuk pertama kalinya terpilih dari Dapil (Daerah Pemilihan) V, meliputi Kecamatan Tegalwaru, Plered dan Maniis, juga dikenal sebagai seorang pengusaha sukses, terutama di bidang konpeksi dan beberapa usaha lainnya.  Karena itu, ia tak pernah pelit menularkan ilmunya, sebagai bekal bagi generasi muda, terutama kaum sarungan dan milenial yang kebanyakan menjadi konstituennya. Ia selalu berpikir keras, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Nah momentum reses ini saya manfaatkan sebaik-baiknya untuk silaturahmi, konsolidasi dan komunikasi yang bermanfaat dengan para konstituen,” ujarnya tanpa bermaksud menyombongkan diri.

Ngaji wirausaha, kata Ceceng, sering disebut entrepreneur. Namun, kaum santri nadliyin menyebutnya Nahdlatul Tujjar (Kebangkitan Pengusaha). Dengan demikian, lanjutnya, reses yang dia lakukan tidak hanya berkumpul dan bagi-bagi ampau, tapi juga memberikan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan.

“Penting bagi kita punya ilmu wirausaha, terutama bagi generasi muda, agar menjadi pribadi mandiri,” tukas tokoh ulama muda ini, yang saat reses II Tahun 2019, mengelilingi Dapil V, untuk  menjaring aspirasi dan sosialisasi APBD 2020, sekaligus untuk menularkan ilmu berwirausaha.

“Bila memang memiliki niat kuat dan mau bersungguh-sungguh, Insya Allah selalu ada jalan yang diberikan Allah SWT kepada umat-Nya,” tutur Wakil Ketua Komisi I ini bernada memotivasi.  (Tjimplung).