DPRD Purwakarta Dukung Pemda Tertibkan 'BMD' Sesuai Peraturan

Purwakarta - DPRD Purwakarta dukung rencana pemda (pemerintah daerah) yang akan menertibkan BMD (Barang Milik Daerah), sebagaimana diatur dalam Kemendagri No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah dan Perbup (Peraturan Bupati Purwakarta).

"Perda yang mengatur hal ini, memang belum ada," ujar Hilman N, Kabid Aset pada BKAD.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi yang berlangsung di ruang kerja Wakil Ketua DPRD Purwakarta Warseno, SE, Rabu (31/3/21).

Selain Warseno (Fraksi PDIP), hadir dalam pertemuan itu, Sekretaris Komisi I Dedi Juhari (Fraksi PKS), Kadishub Iwan Suroso, Kabid Aset pada BKAD Hilman N dan tiga orang Kasi Lidik Deddy dan rekan-rekannya, yang mewakili Kasatpol PP Aulia.

Warseno menegaskan, BKAD dan pihak terkait lainnya harus satu visi dalam  menertibkan barang milik daerah, sehingga hal ini mudah diatasi.

"Kalau semua OPD memiliki pandangan dan komitmen yang sama, pasti aset pemda yang berceceran di mana-mana, dapat diselamatkan," ujar Warseno.

Dimintai pendapatnya, Hilman N menuturkan, secara normatif penggunaan barang milik daerah, terutama kendaraan roda 4, harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah.

"Kalau ada indikasi lembaga maupun individu, yang sekiranya menggunakan kendaraan roda 4, tapi tidak menunjang tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah, kita mohon disampaikan kepada kita," ujarnya. "Untuk menertibkan barang milik daerah ini memang diperlukan komitmen semua OPD," imbuh Hilman.

Ia menambahkan, untuk penertiban barang milik daerah, harus dibentuk Tim Gabungan, terdiri dari Inspektorat, BKAD, Satpol PP, Dishub dan pihak-pihak terkait lainnya.

Sementara itu, Iwan Suroso menerangkan, bila pada sebuah dinas ada pejabat  eselon 4 yang punya kendaraan dinas, sedangkan ada eselon 3 yang tidak punya kendaraan dinas, tentu akan menjadi preseden.

"Oleh karena itu, penertiban dan penyelesaiannya, sebaiknya diputuskan secara komprehensif," ungkapnya, seraya mensinyalir,  sebenarnya banyak kendaraan plat nomor merah, yang diubah menjadi plat hitam.

Warseno menduga, kemungkinan itu dilakukan orang kuat di Purwakarta, yang sebenarnya malu mengendarai kendaraan berplat merah.

Dalam kesempatan itu, Hilman menegaskan, pihaknya yakin secara perlahan pengelolaan kendaraan dinas di Purwakarta semakin baik.

"Memang hal itu butuh will semua pucuk pimpinan untuk membenahi masalah ini," ujarnya. (TJIMPLUNG).

Bupati Sampaikan LKPJ Dalam Rapat Paripurna DPRD

Purwakarta -  Bupati Purwakarta Hj. Anne Ratna Mustika, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam rapat paripurna DPRD, yang dipimpin oleh Ketua DPRD H. Ahmad Sanusi, SM, Rabu (31/3/21).

Ahmad Sanusi menuturkan, sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2020, tentang peraturan pelaksanaan PP No. 13 Tahun 2019, tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahwa LKPJ harus disampaikan kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD, satu kali dalam satu tahun.

“Paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ujarnya.

Penyampaian LKPJ Bupati ini, terang Ahmad Sanusi, untuk memenuhi kewajiban konstitusional Bupati selaku Kepala Daerah kepada DPRD, sebagaimana diatur alam Pasal 69 ayat 1 dan Pasal 207 ayat 20 Huruf B UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Ia menambahkan, ketentuan mengenai ruang lingkup, materi dan mekaniske pembahasan lKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran, diatur dalam PP No. 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam Pasal 15 PP itu juga, kata Ahmad Sanusi, ruang lingkup LKPJ mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Sementara, terang Ahmad Sanusi, Pasal 20 ayat 1 mengatur tentang muatan materi, yakni paling lambat 30 (tiga puluh) hari, setelah LKPJ diterima, DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan; capaian kinerja program dan kegiatan dan/atau peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Sedangkan berdasarkan Pasal 20 ayat (2), kata Ahmad Sanusi, DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan; penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan peraturan daerah, peraturan Kepala Daerah dan/atau kebijakan strategis Kepala Daerah.

Rapat paripurna itu dianggap memenuhi quorum, karena dihadiri lebih dari setengah anggota DPRD. Hadir pula dalam kesempatan itu Wakil Bupati H. Aming, Wakil Ketua DPRD Sri Puji Utami, Hj. Neng Supartini, S.Ag, Warseno SE, unsur Forkopimda, Sekda, para pejabat eselon II dan III, Sekretaris DPRD Drs. H. Suhandi, M.Si dan para pejabat di lingkungan Setwan. Rapat paripurna ini juga diikuti oleh camat dan kepala desa se-Kabupaten Purwakarta secara virtual.

Pada akhir rapat, Ketua DPRD menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada semua pihak yang berkenan hadir dalam rapat paripurna ini, maupun yang mengikuti melalui zoom meeting. Tak lupa ia sampaikan terima kasih pula kepada kepada Diskominfo dan Sekretariat Dewan, sehingga rapat paripurna dapat terselenggara dengan lancar. (Tjimplung)

 

Calon Kades Cigelam, Suhendi : Kerja Sama Kunci Sukses Membangun Desa

PURWAKARTA | JEMPOLNEWS - Tidaklah sembarang orang bisa menjadi motor penggerak pembangunan di sebuah desa. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang berkarakter, berwibawa, berkharisma dan memiliki jiwa ketokohan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat.

Calon Kades Cigelam, Kecamatan BBC Asep Suhendi (39) bisa jadi orang yang memiliki keistimewaan tersebut. Terbukti, ia mampu mengajak kerja sama para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, dalam kerja bakti membangun jalan di RT 22/RW 04, Kampung Sukamanah, Desa Cigelam, Kecamatan BBC.

"Kunci sukses dalam membangun desa adalah kerja sama," ujarnya, kepada jempolnews, ketika ditemui di tengah kesibukannya kerja bakti, bersama para tokoh ulama dan masyarakat setempat, Jumat (26/3/21)

Menurutnya, tanpa kerja sama atau tanpa keterlibatan para tokoh agama, tokoh masyarakat, BPD, Ketua RW, para Ketua RT,

Karang Taruna, maupun seluruh lapisan masyarakat setempat, mustahil dapat terwujud proyek pembangunan jalan tersebut.

Diterangkannya, jalan sepanjang 315 M dan lebar 1,5 M termasuk buat selokan, yang tengah dikerjakan masyarakat, merupakan tanah wakaf dari seorang warga setempat.

"Untuk mewujudkan jalan yang representatif, anggaran yang dibutuhkan,  bisa mencapai Rp. 60 juta lebih," ujarnya. 

Hendi menuturkan, masyarakat setempat umumnya petani, sehingga kerja bakti bisa dilakukan sepulang dari sawah atau kebun. Intinya, proyek jalan ini dikerjakan secara bertahap, jadi tak ada target tertentu.

"Yang penting tidak licin ketika hujan datang," ujar Hendi.

Selain mempergunakan uang kas RW dan RT, kata Hendi, bahkan juga menggunakan kas Karang Taruna, juga ada bantuan dari beberapa donatur seperti Pengembang Perumahan Cigelam Citra Residence, Toko Material Sukamanah Jaya dan Jaya Manggis di lingkungan RW 04.

Hendi menuturkan, proyek jalan yang dibangun secara swadaya ini, akan dikerjakan seadanya dulu, dan penyelesaiannya secara bertahap. 

"Prinsipnya, dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat," urai Hendi. (Mustofa/TMD).

__________________________________________

Bimtek Atau Workshop Sebagai Pendalaman Tugas DPRD

Purwakarta - Sesuai PP No. 16 Tahun 2010, Bimtek ( Bimbingan Teknis ) atau Workshop wajib diikuti anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, karena hal itu merupakan orientasi pendalaman tugas bagi anggota dewan. 

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Purwakarta Sri Puji Utami, ketika membuka acara tersebut, yang  diselenggarakan di Hotel Aston Pasteur, Bandung, mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021. Acara ini terselenggara berkat kerja sama antara DPRD Purwakarta dan LPM Universitas Pasundan Bandung.

Puji mewakili Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi, SM, yang terlebih dulu menghadiri acara Musrenbang RKPD Tahun 2022, bersama Bupati Anne Ratna Mustika di Purwakarta.

Menurut politisi Gerindra ini, anggota DPRD itu berasal dari basic yang berbeda-beda. Selain murni sebagai politikus, tetapi ada juga yang berasal dari aktivis, maupun pengusaha.

"Jadi, wajib bagi anggota dewan, untuk mengikuti kegiatan yang bermanfaat ini. Pasalnya, acara ini mampu meningkatkan mainset atau SDM anggota dewan, sehingga makin paripurna dalam melaksanakan tugas-tugas kedewanan," tutur Sri Puji Utami.

Dalam menggagas kegiatan ini, DPRD Purwakarta harus menggandeng lembaga yang berkompeten, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 57 Tahun 2011, tertanggal 23 November.

Selanjutnya, kata Puji, dijabarkan melalui Surat Edaran Mendagri No. 160/197/SJ tanggal 23 Mei 2012 tentang petunjuk teknis Orientasi dan surat dari Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan No.895.3/7330/Diklat tanggal 27 November Tahun 2012 tentang  petunjuk teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"Artinya EO (event organizer) atau lembaga yang diajak bekerja sama sebagai penyelenggara, lembaganya harus terlebih dulu mengantongi SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dari Depdagri," tegasnya.

Puji menambahkan, tema yang ditentukan terkait pendalaman tentang UU atau peraturan baru, atau bisa juga disesuaikan dengan kebutuhan anggota dewan pada saat itu.

Adapun tema kali ini adalah "Penerapan Perpres No. 33 Tahun 2020 Terhadap Biaya Perjalanan Dinas Dikaitkan Dengan Hak Administrasi dan Keuangan Dalam Menunjang Fungsi DPRD Kabupaten Purwakarta"

"Tema ini diambil, sehubungan berubahnya Harga Satuan sebagaimana termaktub dalam Perpres No. 33 Tahun 2020," ungkapnya. 

Bertindak sebagai narasumber, salah seorang pejabat Kemendagri, Riris Prasetyo, M.Kom, sedangkan sebagai peserta workshop adalah pimpinan dan anggota DPRD Purwakarta, Sekretaris DPRD Drs. H. Suhandi, M.Si, serta para pejabat di lingkungan Setwan. 

"Besok narasumbernya DR.Refly Harun, SH, MH, LL.M,  seorang Ahli Tata Negara dan Pengamat Politik Indonesia," ujar Sri Puji Utami. "Hal ini pasti ditunggu-tunggu oleh para anggota dewan, " tegas Puji. (Tjimplung)

Safari Politik PKS, Ingin Tingkatkan Sinergitas

Purwakarta - Menyambut datangnya bulan suci ramadhan, DPD PKS Kabupaten Purwakarta akan melakukan safari politik ke seluruh parpol (partai politik) di Purwakarta.

Pertama yang dikunjungi Ketua DPD PKS Purwakarta Ir. H.Moh.Arief Kurniawan, MM dan jajarannya adalah partai Nasdem, yang beralamat di Kawasan Situ Buleud, Selasa (23/3/21).

Kedatangan PKS mendapat apresiasi dan sambutan hangat dari Ketua DPD Nasdem Purwakarta, Luthfi Bamala, AMD dan segenap jajarannya.Tampak turut menyambut Sekretaris DPD Nasdem Conrad Surawijaya dan Wakil Ketua DPD Nasdem Devi Mutiara Sari. Keduanya juga sebagai anggota DPRD Purwakarta.

Sesungguhnya, kata Arief Kurniawan, kunjungan silaturahmi ke sejumlah parpol sudah lama direncanakan, tepatnya sejak terbentuknya kepengurusan DPD PKS Purwakarta  yang baru masa bakti 2020-2025, yang telah terpilih melalui Musyawarah Daerah (Musda) V PKS Purwakarta, akhir Desember tahun lalu.

"Tidak ada agenda politik khusus yang dibahas," kata Arief Kurniawan yang juga anggota DPRD Purwakarta ini.

Ia menerangkan, memang karakter politik kita secara demokrasi diajarkan untuk berkompetisi. Namun setelah berkompetisi, lanjutnya, menjalin sinergitas antar parpol adalah suatu keharusan.

"Kita harus saling berkomunikasi dan bersinergi untuk menuju titik perbaikan dan perubahan, termasuk bagaimana membangun parlemen yang lebih baik demi kepentingan masyarakat," ungkap anggota Komisi IV ini.

Arief Kurniawan menegaskan, kedua partai tidak membahas sama sekali agenda politik 2024.

"Kalau kita bersinergi dan saling cocok, ke depan apapun bisa terjadi," ujarnya. (Tjimplung)

Perempuan Bangsa Lakukan ‘Trauma Healing’, Bagi Korban Bencana Pergeseran Tanah

Purwakarta – Sebagaimana diketahui bersama, awal Februari tahun 2021 lalu terjadi bencana pergeseran tanah di RT 14 dan 15 RW 06 Kampung Cirangkong, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Tegalwaru, Purwakarta, dampak dari intensitas hujan yang terlalu tinggi. Akibatnya, puluhan rumah hancur, sebagian lagi rusak berat dan rusak ringan.

Akibat kejadian mengenaskan itu, ratusan kepala rumah tangga terpaksa mengungsi ke tempat yang disediakan pemerintah desa setempat. Bahkan, sebagian mengalami depresi, lantaran masih tak percaya atas apa yang terjadi dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Peristiwa yang menyedot perhatian pemerintah daerah dan banyak elemen masyarakat itu, juga mengundang keprihatinan mendalam dari jajaran Pengurus DPP Perempuan Bangsa, DPW Jawa Barat, dan DPC Kabupaten Purwakarta.

“Kami melakukan ‘trauma healing’ terhadap sejumlah korban bencana pergeseran tanah tersebut,” jelas Ketua DPC Perempuan Bangsa Purwakarta, Hj. Neng Supartini, melalui selulernya, Jumat (12/3/21).

Ia menerangkan, jajaran pengurus Perempuan Bangsa yang hadir di antaranya Ketua Dewan Pembina Rustini Muhaimin Iskandar,  Sekretaris DPP Ifa, Bendahara Evi Fatimah, Ketua DPW Hj. Yuningsih, dan segenap jajaran lainnya.

Tujuan ‘trauma healing’ ini, kata Neng Supartini, dimaksudkan agar masyarakat setempat, khususnya para korban,  tidak mengalami trauma berkepanjangan akibat peristiwa menyedihkan itu.

“Kami berusaha memberikan penghiburan, supaya mereka dapat segera melupakan kejadian itu,” ujar Wakil Ketua DPRD Purwakarta ini, seraya berharap pemda segera melakukan relokasi terhadap para korban.

Ia menerangkan, DPP Perempuan Bangsa juga memberikan bantuan sembako, obat-obatan  dan kebutuhan lainnya, yang diperlukan para korban, terutama yang sampai saat ini tinggal di pengungsian.

“Bantuan ini memang tak seberapa, tapi mudah-mudahan dapat meringankan beban para korban,” tukasnya.

Ditanya tentang Perempuan Bangsa, Neng Supartini menerangkan, Perempuan Bangsa adalah organisasi sayap PKB, yang berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi perempuan.

“Perempuan Bangsa bertekad untuk mengaktivasi organisasi sebagai kaderisasi  perempuan di lingkungan PKB, menguatkan peran dan fungsi perempuan secara efektif dan efisien,” ujarnya. (Tjimplung).

Pedagang Pasar Rebo Usul Diadakan Operasi Pasar Berkesinambungan

Purwakarta - Lazimnya, masyarakat yang ingin diadakan operasi pasar untuk mendapatkan harga murah. Namun, ini justru diusulkan oleh Abdullah, seorang
pedagang di Pasar Rebo.

Ia mengharapkan, jelang bulan ramadhan ini,  Dedi Juhari bisa mengusahakan operasi pasar, secara berkesinambungan.

Ia melontarkan aspirasi itu, dalam kegiatan reses terakhir Ketua Fraksi PKS, yang dilaksanakan di kediaman Ustadz Abdulllah Amir Bajry, Gg. Cenderawasih, RT 08/10, Kelurahan Nagri Kidul, Purwakarta.

Peserta kegiatan itu antara lain, Ketua DPC PKS Kecamatan Purwakarta Agus Riyadi dan jajarannya, Ketua RT setempat, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta sejumlah tamu undangan.

"Anda kan pedagang, apa tidak rugi nantinya dengan adanya operasi pasar?" Tanya Dedi Juhari heran, mendengar usulan Abdullah.

"Tidak! Malah saya senang dengan adanya operasi pasar yang bisa memberikan harga murah, sehingga sangat menolong masyarakat," ujar pria ini.

Menurutnya, operasi pasar setidaknya bisa diadakan seminggu sekali, dengan jenis barang kebutuhan yang berbeda.

"Misalnya, minggu ini Pak Dedi bisa menggandeng Hiswana Migas untuk menjual gas melon murah. Minggu berikutnya, menggandeng distributor, untuk menjual paket sembako murah," urainya.

Bila hal ini bisa dilakukan secara berkesinambungan, kata Abdullah, masyarakat pasti terbantu.

Abdullah juga mengusulkan, agar Dedi Juhari, bisa membantu masjid-masjid di Purwakarta, yang tidak ber-IMB. Pasalnya, ada kejadian di Jakarta, sebuah masjid dibongkar, lantaran tidak memiliki IMB.

"Kejadian mengenaskan ini, bisa saja akan terjadi di Purwakarta," ungkapnya. 

Yang menarik lainnya dari usulan lelaki cerdas ini, Abdullah mengharapkan, Dedi membantu mensosialisasikan bahwa masjid selain sebagai tempat ibadah, juga berfungsi sosial.

"Artinya, masjid bisa difungsikan sebagai Baitul Mal, " urainya.

Baitul Mal, bisa diartikan sebagai lembaga yang menghimpun harta umat. Bila dikelola seperti Koperasi Syariah, bisa membantu masyarakat kecil, supaya tidak terpedaya oleh bank 'emok', yang sering dikeluhkan masyarakat.

Aspirasi-aspirasi super dan brilian itu terjadi tak terduga. Pasalnya, sebelumnya dari semua tamu undangan,  tak ada seorangpun yang menyampaikan aspirasinya.

Dedi antusias memerintahkan panitia, agar mencatat semua aspirasi Abdullah. Tujuannya, supaya sesampai di gedung dewan,  tidak lupa untuk mengkajinya bersama anggota dewan lainnya. (Tjimplung)